Risiko Sanksi bagi Opsi Sel yang Bandel

Teguran Resmi untuk Operator Telekomunikasi

Webnity.id, Jawa Tengah - Teguran resmi telah disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) kepada sejumlah operator seluler yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah. Dany Suwardany, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, memastikan bahwa para operator telah melakukan validasi dan klarifikasi atas temuan hasil sidak yang dilakukan oleh tim Komdigi.

Batas Waktu 19 Juli 2026

Implementasi penuh registrasi kartu SIM dengan verifikasi biometrik wajah wajib dicapai seluruh operator seluler paling lambat 19 Juli 2026. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, yang menyatakan bahwa regulasi berlaku selama enam bulan sejak diundangkan pada 19 Januari 2026. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Sanksi Bertahap Hingga Penghentian Operasi

Dany Suwardany menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada operator seluler yang tidak patuh merupakan sanksi administratif berjenjang. Komdigi memberikan tiga kali kesempatan teguran kepada operator, di mana setiap surat teguran memberi waktu tujuh hari untuk perbaikan. Jika pelanggaran tetap berlanjut setelah tiga kali teguran, sanksi paling berat yang dapat dikenakan adalah penghentian kegiatan berusaha.

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dan mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi, terutama terkait penggunaan kartu SIM hasil registrasi palsu atau ilegal. Komdigi menekankan pentingnya kepatuhan penuh dari seluruh ekosistem operator seluler demi terwujudnya ekosistem digital yang aman dan terpercaya.