Risiko Opsel Jika Belum Patuhi Aturan SIM Biometrik

Implementasi Penuh Wajib Penuhi Aturan Biometrik

Webnity.id, Jawa Tengah - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) terus memantau ketaatan operator seluler dalam menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah. Dany Suwardany, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, menyampaikan bahwa dua operator telah menerima teguran karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Pemerintah memberi batas akhir implementasi penuh registrasi biometrik kartu SIM hingga 19 Juli 2026, sebagaimana aturan tersebut berlaku enam bulan setelah diundangkan pada 19 Januari 2026. Dany Suwardany menegaskan bahwa proses pengawasan terus dilakukan secara ketat untuk memastikan kepatuhan seluruh operator.

Sanksi Teguran Hingga Penghentian Kegiatan Usaha

Menurut Dany Suwardany di Jakarta pada Selasa (7/7/2026), sanksi yang diberikan kepada operator seluler yang tidak patuh berupa sanksi administratif berjenjang. Teguran resmi telah disampaikan kepada operator bersangkutan, yang kemudian melakukan validasi atau klarifikasi atas hasil sidak yang dilakukan.

Komdigi memberikan maksimal tiga kali teguran kepada operator yang melanggar aturan. Setiap surat teguran memberi kesempatan waktu tujuh hari kepada operator untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Jika pelanggaran berlanjut hingga tidak ada perbaikan, sanksi tertinggi berupa penghentian kegiatan berusaha dapat diterapkan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan digital dan menekan penyebaran hoaks serta tindak kejahatan siber.