OJK Dalami Aksi Debt Collector TAFS

Temuan Awal OJK

Webnity.id, Jawa Tengah - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh debt collector rekanan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Dicky Kartikoyono menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga.

"OJK telah melakukan pendalaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan kami melihat adanya indikasi bahwa tindakan ini dilakukan oleh petugas lapangan dari pihak ketiga yang tidak sesuai atau di luar ketentuan perjanjian kerjasama (PKS) antara TAFS dengan pihak ketiga tersebut. Sehingga ini berada di luar SOP penarikan agunan sebagaimana yang telah diatur oleh TAFS," kata Dicky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Rabu (8/7/2026).

Kronologi dan Reaksi Publik

Kasus ini bermula dari dugaan aksi kekerasan yang terjadi saat proses penarikan kendaraan oleh debt collector rekanan TAFS di wilayah Serang, Banten. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik setelah video kejadian beredar luas di media sosial. Video tersebut menjadi viral dan memicu kritik terhadap praktik penagihan perusahaan pembiayaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).

OJK menegaskan bahwa temuan awal menyebutkan aksi para petugas lapangan dilakukan di luar kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara TAFS dan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan nasabah yang menunggak.

Pemantauan Berkelanjutan

Sebagai otoritas pengawas, OJK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh TAFS terhadap mekanisme kerja sama dengan mitra penagih. Dengan maraknya sorotan publik, regulator berharap industri pembiayaan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap hak konsumen dalam setiap proses penagihan.