LPS: Kawasan PFII Tak Perlu Skema Penjaminan Simpanan

Pandangan LPS soal Skema Penjaminan di Kawasan PFII

Webnity.id, Jawa Tengah - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa kawasan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Internasional (PFII) tidak memerlukan skema penjaminan simpanan maupun polis. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang PFII di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (8/7/2026) petang.

Filosofi Penjaminan untuk Nasabah Kecil

Farid menjelaskan bahwa filosofi utama LPS adalah melindungi nasabah kecil. Menurutnya, skema penjaminan simpanan atau asuransi tidak diperlukan dalam lingkup kawasan keuangan internasional karena karakteristik pengguna jasanya yang berbeda.

"Filosofinya LPS adalah menjamin nasabah kecil. Berdasarkan praktik yang terjadi di internasional yang kami pelajari, keberadaan skema penjaminan simpanan maupun polis di kawasan PFII tidak diperlukan," ujar Farid.

Pembandingan dengan Pusat Keuangan Global

Pernyataan Farid didasarkan pada hasil perbandingan (benchmarking) terhadap sejumlah Pusat Keuangan Internasional (IFC) di berbagai negara. Pusat keuangan yang menjadi pembanding antara lain Dubai International Financial Centre (DIFC), Abu Dhabi Global Market (ADGM), Astana International Financial Centre (AIFC) di Kazakhstan, dan Labuan International Business and Financial Centre (IBFC) di Malaysia.

Menurutnya, IFC-IFC tersebut umumnya memiliki kerangka regulasi khusus yang berbeda dari regulasi nasional, termasuk kemungkinan adanya pengadilan dan otoritas pengawas tersendiri.

"Dari sisi penjaminan, ternyata tidak terlihat bahwa skema penjaminan simpanan maupun polis otomatis melekat pada seluruh aktivitas di bawah kawasan IFC tersebut," tuturnya.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan LPS dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang PFII, khususnya terkait perlindungan nasabah dan perlunya skema penjaminan di kawasan khusus tersebut.