Listyo Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri

Penegasan Kapolri Soal Hak Prerogatif Presiden

Webnity.id, Jawa Tengah - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menanggapi isu terkait Surat Presiden (Surpres) pergantian jabatannya. Ia menegaskan bahwa pergantian pejabat Kapolri merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

Kapolri Sebut Tunggu Arahan Resmi

"Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan, apapun dilaksanakan, kita menunggu saja," ujar Listyo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Rabu (05/08/2026). Ia menekankan bahwa sebagai seorang prajurit, dirinya hanya menjalankan perintah tanpa mendahului keputusan resmi.

Listyo menyatakan bahwa pihaknya hanya akan bertindak jika sudah ada surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima kepastian mengenai surat tersebut dan memilih menunggu proses lebih lanjut.

Ketua Komisi III DPR Bantah Ada Pengajuan Calon

Di sisi lain, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman membantah adanya Surat Presiden dari Prabowo Subianto kepada DPR terkait pengajuan calon Kapolri. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada nama yang diajukan untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Habiburokhman menyampaikan bahwa lembaga legislatif belum menerima dokumen resmi apa pun terkait pergantian jabatan Kapolri. Hal ini menegaskan bahwa isu pergantian tersebut belum memiliki dasar formal dari eksekutif.

Kinerja Tidak Terganggu oleh Isu Internal

Meskipun isu pergantian mencuat, Listyo menegaskan bahwa kinerja kepolisian tetap berjalan normal. Ia menolak mengaitkan spekulasi tersebut dengan kinerja institusi.

"Kabar mengenai surat presiden tersebut tidak mengganggu kinerjanya sebagai Kapolri," tegasnya. Fokus utama kepolisian tetap pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, terlepas dari dinamika jabatan internal.