Kasus Korupsi Kuantan, Nama Menhut Raja Juli Terseret

Rangkaian Penyelidikan KPK

Webnity Id, Jawa Tengah - Dalam perkara korupsi pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut disebut. Hal ini lantaran pelepasan kawasan hutan sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, sementara pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers, Rabu (01/07/2026), mengungkapkan ada dugaan pungutan liar terkait izin pelepasan kawasan hutan produksi. Uang yang diminta diduga berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan para petani di Kuansing.

Pemotongan Pendapatan Petani

"Penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya tersebut harus dipotong setengahnya untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut," jelas Taufik.

Praktik ini menuai sorotan karena para petani yang hidup dari hasil pertanian skala kecil harus menanggung beban biaya administratif yang tinggi. Padahal, nilai SHU mereka per bulan hanya mencapai ratusan ribu rupiah, membuat pemotongan sebesar 50 persen menjadi beban serius bagi mata pencaharian mereka.

Pertemuan dengan Menteri

Taufik juga menyampaikan bahwa tersangka Suhardiman mengaku pernah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 2 Juni 2026. Namun, pihak KPK hingga kini belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, KPK juga tidak menjelaskan secara detail kapan tepatnya dugaan penerimaan suap terjadi, termasuk apakah peristiwa itu terjadi setelah Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak 21 Oktober 2024. Hingga saat ini, penyidik masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat secara struktural dalam pemberian izin tersebut.