BPJS Kesehatan Defisit, Iuran Belum Naik

Defisit BPJS Kesehatan Memburuk

Webnity Id, Jawa Tengah - Defisit keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk seiring beban pelayanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati, menegaskan bahwa belum ada pembicaraan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan, meskipun rasio klaim terus melonjak.

"Belum, belum ada yang bicara ke sana," kata Prihati saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Gedung BPJS Kesehatan, Selasa (30/6).

Rasio Klaim Tembus 108,72%

Hingga April 2026, BPJS Kesehatan mencatat rasio klaim telah mencapai 108,72%. Angka ini menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran yang diterima.

Prihati menjelaskan bahwa rasio klaim JKN telah secara konsisten berada di atas 100% sejak tahun 2023. Hal ini menandakan kondisi keuangan program terus mengalami tekanan akibat beban klaim yang melebihi kapasitas pendapatan.

Beban Pelayanan Lebih Besar dari Pendapatan

Beban pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan mencapai Rp65,03 triliun hingga April 2026. Sementara, pendapatan iuran yang diterima hanya sebesar Rp59,8 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan program.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program," kata Prihati dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan.

Peningkatan beban pelayanan didorong oleh meningkatnya penggunaan layanan kesehatan oleh peserta, sementara pendapatan iuran belum mampu mengejar laju kenaikan tersebut. Hingga kini, BPJS Kesehatan masih diproyeksikan mengandalkan pinjaman negara dan efisiensi internal untuk menutup defisit.